*Wacana Pemekaran Desa Pakutandang Menguat, Kades: "Demi Pelayanan Lebih Dekat ka Warga"*


IntroveksiNews-*CIPARAY, KAB. BANDUNG* - Wacana pemekaran Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terus menguat. Tim Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung turun langsung melakukan verifikasi kesiapan pemekaran, Rabu (11/11/2026).

Verifikasi tersebut dihadiri Camat Ciparay Anjar Lugiyana, Kepala Bidang Penataan Desa DPMD Kabupaten Bandung Agus Khoerudin, Kepala Desa Pakutandang Suryaji, jajaran BPD, serta tim pemekaran tingkat Kabupaten Bandung.

*Kades Suryaji: Pemekaran Demi Warga*

Kepala Desa Pakutandang, Suryaji, menyambut baik proses verifikasi tersebut. Menurutnya, pemekaran bukan soal memisahkan diri, melainkan soal mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Wilayah Pakutandang ini luas, jumlah penduduknya terus bertambah. Kalau dimekarkan, pelayanan akan lebih cepat, pembangunan lebih merata, dan aspirasi warga lebih mudah tertampung," ujar Suryaji.

Ia menegaskan, pihaknya bersama BPD dan seluruh perangkat desa telah menyiapkan seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami sudah siapkan semua dokumen yang diminta. Mulai dari hasil Musdes, daftar hadir, peta wilayah, hingga usulan calon nama desa baru dan calon pusat pemerintahan desa. Persyaratan administrasi dinilai sudah memadai," tambahnya.

Suryaji juga mengajak seluruh warga untuk tetap menjaga kondusivitas dan tidak terpecah belah menyikapi wacana pemekaran ini.

"Pemekaran ini untuk kebaikan bersama. Desa induk dan desa baru harus saling mendukung, bukan saling bersaing," katanya.

Camat Ciparay: Anjar Lugiyana S.ip.M.ip.

*Camat Ciparay-*Anjar Lugiyana S.ip M.ip-*: Penduduk Memadai, Tapi Harus Siap*

Camat Ciparay Anjar Lugiyana menilai, dari sisi jumlah penduduk, Desa Pakutandang memang sudah layak dimekarkan.

"Dari sisi jumlah penduduk, Desa Pakutandang memang dinilai memadai untuk dimekarkan," ujar Anjar.

Namun ia mengingatkan, pemekaran tidak bisa dilakukan secara instan.

"Pemekaran ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Desa induk dan desa yang dimekarkan harus bisa bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan," tegasnya.

*Tokoh Masyarakat: Harap Pelayanan Makin Cepat*

Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Pakutandang berharap pemekaran segera terealisasi. Selama ini, warga di beberapa RW yang jauh dari kantor desa harus menempuh jarak cukup jauh untuk mengurus administrasi.

"Kalau ada desa baru, urus surat tidak perlu jauh-jauh lagi. Kami berharap pemekaran ini benar-benar untuk kepentingan warga, bukan kepentingan segelintir orang," ujar salah seorang tokoh masyarakat Pakutandang.

*DPMD: Verifikasi Meliputi Banyak Aspek*

Kepala Bidang Penataan Desa DPMD Kabupaten Bandung, Agus Khoerudin, menjelaskan, verifikasi tidak hanya melihat jumlah penduduk, tetapi juga aspek administratif, teknis, kewilayahan, hingga kesiapan masyarakat.

Ia menyebutkan, saat ini ada empat desa di Kabupaten Bandung yang tengah menjalani proses pemekaran.

Proses pemekaran ini sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, sebagai bagian dari program Pemkab Bandung untuk menata 270 desa menjadi 411 desa.


(Iwan shalva)