*Pemkab Karawang Dukung Percepatan Perizinan Hulu Migas Pertamina, Tetap Jaga Lahan Pangan Berkelanjutan*


IntroveksiNews-*CIREBON* - Pemerintah Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya mendukung percepatan perizinan lahan untuk kegiatan hulu migas, tanpa mengabaikan perlindungan lahan pangan berkelanjutan.


Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, yang hadir mewakili Bupati Karawang dalam Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Berita Acara Percepatan Perizinan Lahan di Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Hulu Migas PT Pertamina EP di Provinsi Jawa Barat, di Hotel Patra Cirebon, Kamis (12/11).


Kegiatan ini diikuti oleh tujuh kabupaten di Jawa Barat, yakni Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Subang.


Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Karawang menekankan bahwa percepatan perizinan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga ketahanan pangan. Saat ini, Karawang telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 86.311,85 hektare atau 87,15 persen dari Luas Baku Sawah (LBS), melalui SK Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/KEP.512-HUK/2026.


Pemkab Karawang berharap, penyediaan lahan pengganti dalam proses percepatan perizinan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengganti tata ruang semata, tetapi juga menjadi lahan produktif yang dapat meningkatkan ketahanan energi dan ketahanan pangan nasional secara bersamaan.


Melalui penandatanganan kesepakatan bersama ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, KKKS, dan PT Pertamina EP semakin kuat dalam mendukung pembangunan energi nasional yang berkelanjutan.


(Shalva)