*DPP APPI KARAWANG INVESTIGASI KE KUTAMEKAR, KETUA DEWAN APPI: JANGAN BIARKAN 139 WARGA KERACUNAN HANYA DIBAYAR Rp 500 RIBU!*

 


IntroveksiNews.*KARAWANG* - DPD Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Karawang turun langsung melakukan investigasi ke Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jum'at  (6/11/2026), pasca insiden pencemaran udara PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2 yang menyebabkan 139 warga keracunan massal pada Kamis (29/10/2026).


Rombongan dipimpin *Ketua DPD APPI Karawang, Daman Huri*, didampingi *Penasehat APPI, Sailin Sumarlin Ginanjar.S.H.C.L.P.C.L.A. Beserta jajaran pengurus DPD APPI Karawang lainnya. Mereka menemui langsung *Kepala Desa Kutamekar, Karna Lukmana*, di Kantor Desa Kutamekar.


Dalam pertemuan tersebut, Kades memaparkan bahwa kompensasi dari perusahaan baru sebagian direalisasikan: *warga rawat inap Rp 500.000 per orang, warga rawat jalan Rp 300.000 per orang.* Sementara warga yang terpapar gas tapi tidak dilarikan ke klinik / rumah sakit, hingga kini masih diperjuangkan dan belum dibayar.


.Di tempat terpisah,Anggota APPI-* Iwan Shalva, S.H.* yang juga Bendahara Umum DPP LBH Noesantara, memberikan sikap tegas atas hasil investigasi DPD APPI Karawang tersebut:


> "Saya apresiasi Ketua DPD APPI Karawang, Bung Daman Huri, Penasehat Bung Sailin Sumarlin Ginanjar, dan seluruh jajaran APPI yang sudah turun langsung ke Kutamekar, duduk bareng, dan wawancara langsung dengan Kades. Ini bukti pers APPI tidak hanya menulis dari belakang meja, tapi benar-benar hadir di tengah rakyat."

>

> "Hasil investigasi ini harus menjadi alarm untuk semua pihak. *Jangan biarkan 139 warga keracunan hanya selesai dengan uang Rp 500 ribu dan Rp 300 ribu, lalu dilupakan.* Itu bukan keadilan, itu pelecehan terhadap penderitaan warga!"

>

>  *APPI *akan kawal kasus ini sampai tuntas.* Kami akan terus investigasi, kami akan terus konfirmasi ke DLHK, ke perusahaan, dan ke penegak hukum. Pers tidak boleh diam ketika rakyat jadi korban pencemaran berulang."

>

> *LBH Noesantara siap dampingi warga Kutamekar secara hukum.* Jangan ada warga yang dipaksa tanda tangan surat 'sudah selesai dan tidak akan menuntut lagi' hanya karena menerima Rp 500 ribu. Itu bisa menghilangkan hak warga untuk berobat lanjutan."

>

> "Kompensasi penuh itu harus mencakup 5 hal: Biaya berobat sampai sembuh total, kompensasi untuk semua warga terpapar termasuk yang tidak ke klinik, ganti rugi kerugian tidak bisa kerja / dagang, medical check-up gratis 6 bulan untuk warga Cigempol dan Mekarmukti, dan jaminan perusahaan tidak mengulangi lagi dengan memperbaiki penyimpanan bahan kimia TCCA yang selama ini disimpan di area terbuka tanpa atap, hanya ditutup terpal!"

>

> "Saya minta DLHK Karawang segera umumkan hasil uji lab sampel udara dan air secara terbuka. Warga berhak tahu apa yang mereka hirup. Dan saya minta perusahaan segera selesaikan sisa kompensasi. Jangan tunggu warga marah, jangan tunggu warga turun ke jalan," tegas :Iwan Shalva, S.H.


*KETERANGAN KETUA DPD APPI KARAWANG: DAMAN HURI*

Ketua DPD APPI Karawang, *Daman Huri*, menambahkan:

> "Kami turun langsung ke Kutamekar bukan sekadar meliput, tapi untuk memastikan suara warga benar-benar didengar. Jangan sampai kasus 139 warga keracunan ini hanya selesai dengan uang Rp 500 ribu dan Rp 300 ribu, lalu dilupakan."

>

> "APPI Karawang akan terus melakukan investigasi, mengkonfirmasi ke DLHK, ke perusahaan, dan ke aparat penegak hukum. Pers harus jadi kontrol, agar perusahaan tidak kebal hukum dan warga tidak jadi korban berulang," tegas Daman Huri.

Warga Kutamekar Karawang Tuntut Kompensasi Penuh Akibat Pencemaran Udara Pindo Deli, Kades: Sebagian Sudah Direalisasikan

Ratusan warga Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, hingga kini masih menunggu kejelasan sisa kompensasi dari pihak perusahaan yang diduga melakukan pencemaran udara pada hari kamis 29 Oktober 2026.


Insiden yang menyebabkan ratusan warga mengalami keracunan massal tersebut sempat membuat situasi memanas karena kejadian serupa bukan pertama kalinya terjadi.


Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Pemerintah Desa Kutamekar mengambil langkah cepat dengan memfasilitasi tuntutan warga. Kepala Desa Kutamekar, Karna Lukmana, menegaskan bahwa pihaknya terus mengawal agar seluruh biaya penanganan medis dan kerugian warga ditanggung sepenuhnya oleh pihak perusahaan, yakni PT Pindo Deli.


"Keinginan warga yang pertama bahwa pengobatan dibayar oleh perusahaan sudah diselesaikan," ujar Karna Lukmana saat memberikan keterangan di kantor desa, Jumat (06/11/2026).


Karna menjelaskan bahwa pihak perusahaan telah merealisasikan sebagian tuntutan ganti rugi, khususnya bagi warga yang sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan saat peristiwa keracunan terjadi.


"Alhamdulillah yang dirawat inap sudah direalisasi kompensasinya. Pihak humas perusahaan datang langsung ke desa, lalu aparat RT, RW, dan Kadus segera memanggil korban dan direalisasikan senilai Rp 500.000 per orang. Lalu warga yang dilarikan ke klinik dan rumah sakit tapi tidak dirawat (rawat jalan/pulang malam itu juga), mendapat kompensasi Rp 300.000 dan itu sudah direalisasikan," jelas Karna.


Kendati demikian, pihak pemerintah desa saat ini masih memperjuangkan hak warga terdampak lainnya yang tidak dilarikan ke klinik atau rumah sakit.


"Sedangkan warga yang terkena dampak pada saat peristiwa terjadi tapi tidak dilarikan ke rumah sakit atau klinik, saat ini sedang kami ajukan ke pihak Pindo Deli. Minimal mereka juga harus mendapatkan kompensasi," pungkasnya.


Pemerintah Desa Kutamekar berharap pihak perusahaan dapat segera menyelesaikan sisa kompensasi tersebut demi menjaga kondusivitas dan memberikan keadilan bagi seluruh warga yang terdampak gangguan kesehatan akibat polusi udara tersebut.

*KETERANGAN PENASEHAT APPI: SAILIN SUMARLIN GINANJAR*


Penasehat APPI, *Sailin Sumarlin Ginanjar*,S.H.C.L.P.C.L.A. menambahkan:


> "Warga berhak tahu, apa kandungan gas yang mereka hirup? Apakah sudah melewati baku mutu? Dan apa jaminan perusahaan agar tidak terulang lagi? Itu yang harus dijawab secara terbuka, bukan ditutup-tutupi," ujar Sailin Sumarlin Ginanjar.

*KETERANGAN KADES KUTAMEKAR: KARNA LUKMANA*

> "Alhamdulillah yang dirawat inap sudah direalisasi kompensasinya. Pihak humas perusahaan datang langsung ke desa, lalu aparat RT, RW, dan Kadus segera memanggil korban dan direalisasikan senilai Rp 500.000 per orang. Lalu warga yang dilarikan ke klinik dan rumah sakit tapi tidak dirawat, mendapat kompensasi Rp 300.000 dan itu sudah direalisasikan."

>

> "Sedangkan warga yang terkena dampak pada saat peristiwa terjadi tapi tidak dilarikan ke rumah sakit atau klinik, saat ini sedang kami ajukan ke pihak Pindo Deli. Minimal mereka juga harus mendapatkan kompensasi," ujar Kades Karna Lukmana.


- Ambulance evakuasi warga:* Sebuah unit ambulance terlihat sedang melakukan evakuasi warga Desa Kutamekar yang mengalami sesak napas, mual, dan lemas usai terpapar gas kimia yang diduga berasal dari PT Pindo Deli 2, Kamis (29/10/2026) pagi.


* - Investigasi APPI:* Ketua DPD APPI Karawang, Daman Huri, bersama Penasehat APPI, Sailin Sumarlin Ginanjar, S.H.C.L.P.C.L.A.Dan jajaran APPI lainnya, melakukan investigasi langsung dan wawancara dengan Kades Kutamekar, Karna Lukmana, di Kantor Desa Kutamekar.


*IMBAUAN:*

1. Simpan semua bukti berobat, resep, foto / video asap.

2. Jangan tanda tangan surat "sudah selesai dan tidak akan menuntut lagi" sebelum didampingi LBH.

3. Warga yang belum terdata, segera lapor ke Pemerintah Desa Kutamekar, DPD APPI Karawang, atau LBH Noesantara.


(Iwan shalva)